Peizinan dan Kelembagaan Koperasi

Tupoksi Peizinan dan Kelembagaan Koperasi

TUGAS POKOK :

"Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi, yang meliputi:

- Layanan periizinan dan Badan Hukum Koperasi,

- Organisasi dan tata laksana,

- Penyuluhan perkoperasian serta 

- Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi."

FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan ebijakan teknis pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan koperasi, yang meliputi : layanan perizinan koperasi,          fasilitasi   badan hukum koperasi, fasilitasi pemberian izin usaha koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian, keanggotaan 

    koperasi, gerakan   masyarakat sadar koperasi, serta monev, pelaporan dan data koperasi;

 b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi primer kabupaten, izin pembukaan kantor cabang,       kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan KSPPS;

c. Pelaksanaan pembinaan pendirian koperasi, meliputi: pendaftaran, proses badan hukum koperasi dan perolehan Nomor Induk Koperasi (NIK);

d. Pelaksanaan layanan administrasi Badan Hukum Koperasi, meliputi: pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi         tingkat kabupaten;

e. Pelaksanaan pembinaan terpadu dan kerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam perolehan Badan Hukum;

f. Pelaksanaan layanan pembubaran koperasi Kabupaten baik atas permintaan anggota maupun pembubaran oleh Pemerintah;

g. Pelaksanaan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian yang meliputi: dokumentasi, penelaahan dan penerapan;

h. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi, meliputi: perangkat organisasi koperasi, perangkat administrasi dan buku-buku

     organisasi, akuntabilitas koperasi, klasifikasi dan pemeringkatan koperasi;

i. Pelaksanaan pembinaan perangkat organisasi koperasi, meliputi: Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan pengawas dalam upaya meningkatkan

   kinerja layanan koperasi;

j. Pelaksanaan pendampingan manajemen organisasi dan usaha koperasi dan kerjasama dengan lembaga pendamping koperasi;

k. Fasilitasi Pembuatan perizinan koperasi;

l. Pelaksanaan penataan kelembagaan koperasi;

m. Penataan ketatalaksanaan koperasi;

n. Monitor dan evaluasi perkembangan kinerja kelembagaan koperasi;

o. Penyiapan rekomendasi/persetujuan pengesahan usulan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Izin Usaha KSP/KSPPS;

p. Pelaporan kegiatan perizinan kelembagaan koperasi;